Jayapura (ANTARA) - State-owned lender Bank Rakyat Indonesia (BRI) has extended assistance to residents fleeing their homes after a violent rally in the Papua provincial capital of Jayapura on August 29, 2019.
Deputy chief of BRI representative office for the provinces of Papua and West Papua Tarmaji handed over the aid to Jayapura Mayor Benhur Tommy Mano on the sidelines of a roll-call at the Jayapura city administration and the Indonesian military and police on Monday.
The roll-call was held before community service to clear trash in the city following a violent rally last week.
The mayor affirmed that his side will accumulate data on refugees suffering from the direct impact of the violent rally, as several of them had left their home in fear.
"Admittedly, we have no data on the number of residents, who fell victim (to the rally). Hence, we will urge the unaffected refugees to return home without fear, as security personnel are on standby," he noted.
In the foremost stage, the BRI will provide 250 packages of assistance to the refugees sheltered at the Naval Base X Command Station in Jayapura, among others, Tarmiji revealed.
If it does not suffice, the BRI will increase it in accordance with the requirement, he stated.
Widespread demonstrations rocked several parts of the provinces of Papua and West Papua during the past week in angst over alleged racist slurs targeting Papuan students in Surabaya, East Java, on Aug 16.
Thousands of people marched on the streets in the West Papua provincial capital of Manokwari and the Papua provincial capital of Jayapura to protest against the alleged racist slurs.
The rallies turned violent, with some demonstrators vandalizing and setting ablaze several government buildings.
BRI assists people fleeing home following Papua's violent rallies
2nd September 2019
Deputy chief of the BRI representative office for Papua and West Papua provinces Tarmaji handed over aid to residents, who fled their home following a violent rally in Jayapura (ANTARA News Papua/Evarukdijati)
Kamis, 5 Februari 2009 21:47 WIB
Kepada Bapak Kapolri, harap ganti Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan karena mereka telah mencoreng citra Polri. Mereka Tidak mampu menjaga pejabat negara, mereka tidak mampu menjaga keamanan fasilitas negara, bagaimana mereka mampu menjaga negara yang luas ini? Mereka tidak layak pakai jadi pejabat di jajaran Polri.
Kamis, 5 Februari 2009 13:17 WIB
polisi, pol pp bubarin aja
Kamis, 5 Februari 2009 11:35 WIB
membuktikan meninggalnya Ketua DPRD Azis Angkat bukan karena penyakit jantung, tapi mati karena teraniaya secara kejam dan sadis, dan membuktikan siapapun yang sehat kalau diperlakukan seperti itu pasti jantungnya mati berdenyut, jadi bukan alasan pembenar matinya azis angkat yg menderita jantung mati karna penyakitnya, tapi mati dianiaya secara kejam dan sadis....yang faktanya dilakukan oleh org2 yang mengaku dirinya manusia terdidik karena memakai simbol Almamater UNITA....
Kamis, 5 Februari 2009 09:46 WIB
Betul bro,.....sampai saat ini kebolehan polisi hanya : 1. merazia orang main domino.
2. merazia pelacur.
3. main tangkap....salah ..bilang maf.
4. Masuk polisi nyokok.
5. Jual sabu sabu..
banyak lagi deh..
Kamis, 5 Februari 2009 09:24 WIB
Ironis sekali, tatkala demonstrasi untuk menyuarakan pendapat, sebagian besar akibatnya adalah NOTHING...
Kemanakah azaz musyawarah untuk mufakat yang ada dalam salah satu sila Pancasila. Dalam UUD \'45 juga tak pernah dicetuskan untuk berdemo, yang diperbolehkan hanyalah kebebasan berkumpul & berserikat.
Kamis, 5 Februari 2009 07:19 WIB
ini memelukan sekali . ini menunjukan kepolisian tidak mampu mengamankan sidang. bagai mana mengamankan negara?