Singapura (ANTARA News/AFP) - Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada Kamis mendesak Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk secara terbuka mendiskusikan masalah-masalah politik dan hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, sebelum negara itu mengambil gilirannya sebagai ketua blok regional.

"Melihat diskusi tentang Myanmar dan keinginanya untuk mengambil alih keketuaan ASEAN, saya sedikit khawatir," katanya kepada satu forum di Singapura, anggota pendiri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Merkel mengatakan kepada peserta forum yang terdiri para pejabat pemerintah, diplomat asing dan akademisi bahwa "kepemimpinan Myanmar kini belum benar-benar membuktikan bahwa mereka serius tentang memulai menjalankan demokrasi."

Sepuluh anggota ASEAN menggilir keketuaan perhimpunan secara tahunan, dengan Indonesia saat ini sebagai ketua.

Para diplomat ASEAN mengatakan Myanmar menekan untuk mengambil giliran sebagai ketua pada tahun 2014, yang berarti menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di dalam suatu negara yang dianggap buangan di internasional masyarakat.

"Kami berpikir bahwa mungkin negara-negara di kawasan anda harus membahas hal-hal ini secara terbuka karena didirikan untuk demokrasi dan kebebasan, hal ini tidak hanya sebuah komitmen regional, itu adalah komitmen global yang telah membuat kita semua masuk," kata Merkel.

Blok itu memiliki prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal anggota, meskipun dikecam selama bertahun-tahun hanya sedikit lebih dari membicarakan toko.

Myanmar melewatkan gilirannya untuk kursi ASEAN pada tahun 2006 karena tekanan internasional untuk reformasi demokratis, tetapi hanya dengan syarat bahwa pihaknya hanya bisa meminta untuk memimpin perhimpunan di lain waktu jika merasa sudah siap, kata para pejabat kawasan.

Kelompok kampanye HAM Human Rights Watch mengatakan pada Mei bahwa memberikan kursi keketuaan ASEAN kepada Myanmar akan menjadi hal memalukan bagi kelompok yang sudah berjuang untuk menegakkan kredibilitasnya.

"Menghargai Burma dengan sebagai ketua ASEAN setelah mementaskan pemilu pura-pura dan masih menyekap 2.000 tahanan politik akan memalukan bagi kawasan." kata wakil direktur Asia Human Right Watch (HRW), Elaine Pearson, dalam sebuah pernyataan.

Ia mengemukakan, "Para pemimpin ASEAN perlu memutuskan apakah mereka akan membiarkan Birma menurunkan ASEAN ke tingkat yang menjadi bahan tertawaan forum-forum antar-pemerintah."

ASEAN beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Indonesia sebagai ketua ASEAN belum lama menyelenggarakan KTT dan berbagai kegiatan ASEAN dengan menghasilkan berbagai keputusan yang bermanfaat bagi ASEAN ke depan.

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah pada bulan November tak lama setelah pemilihan, pertama bagi Myanmar dalam 20 tahun yang menyebabkan serah terima kekuasaan dari militer ke pemerintahan sipil nominal.

Pembebasannya disambut di seluruh dunia, tetapi pemerintah Barat yang memaksakan sanksi-sanksi terhadap Myanmar ingin pemerintah baru negara itu untuk berbuat lebih banyak guna menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia.
(Uu.H-AK)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011