... sebagai perdana menteri, apa yang bisa saya lakukan harus di bawah konstitusi."Bangkok (ANTARA News/AFP) - Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra, pada Senin menolak tuntutan pengunjuk rasa anti-pemerintah yang berusaha menggulingkanya, dan memperlihatkan tidak akan mengundurkan diri.
Dalam pidato kepada bangsanya, yang pertama sejak protes-protes damai berubah menjadi kekerasan pada Sabtu malam (30/11), Yingluck mengatakan bahwa tuntutan untuk membubarkan parlemen dan membentuk Dewan Rakyat adalah tidak konstitusional.
Pemimpin oposisi Suthep Thaugsuban menyerukan untuk pengalihan kekuasaan dari PM terpilih kepada orang-orang yang "tidak ada berdasarkan undang-undang dasar", katanya.
"Yang bisa saya lakukan adalah untuk membuat rakyat bahagia. Saya bersedia untuk melakukan, tetapi sebagai perdana menteri, apa yang bisa saya lakukan harus di bawah konstitusi," ujarnya.
Para pengulas mengatakan Suthep, yang pada Minggu (1/12) mengeluarkan ultimatum dua hari untuk Yingluck mengundurkan diri, menggunakan protes jalanan semakin keras untuk merekayasa kudeta militer guna mengganti pemerintah.
Thailand telah mengalami 18 kudeta sebenarnya atau percobaan sejak 1932, dan kasus terakhir saat menggulingkan Thaksin Shinawatra (kakak kandung Yingluck)pada 2006.
Namun, militer kini enggan untuk campur tangan dalam kebuntuan politik saat ini.
"Angkatan bersenjata akan bersikap netral, dan saya tahu mereka ingin melihat negara ini dalam damai," kata Yingluck.
Ia mengemukakan, akan mengembalikan perdamaian di jalan-jalan di ibu kota yang bergolak, tetapi bersumpah bahwa "polisi tidak akan menggunakan kekuatan terhadap rakyat."
Yingluck, seperti juga kakaknya, mendapat dukungan luas dari kalangan pedesaan dan kelas pekerja miskin, tetapi mengilhami kebencian kelas menengah dan elite di ibukota Thailand, Bangkok. Kalangan oposisi merebut dua bersaudara yang konglomerat itu sebagai "pemecah belah bangsa".
(Uu.H-AK)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2013
