Komisaris KPU Thailand, Somchai Srisuthiyakorn, pada Jumat bahwa pemungutan suara yang baru akan diselenggarakan di tujuh provinsi, termasuk Rayong, Yala, Narathiwat, Pattani, Satun, Phetchaburi, dan Prachuap, karena TPS-nya diblokir pengunjuk rasa pada 2 Februari.
Namun, ia belum mengumumkan waktu khusus untuk putaran baru pemungutan suara Thailand.
Sementara itu, pemungutan suara tidak akan diadakan lagi di TPS di mana pemungutan suara telah terjadi, dan kemudian terganggu oleh pengunjuk rasa, kata Somchai dan menambahkan bahwa KPU akan menghitung surat suara yang berhasil dimasukkan ke kotak suara.
KPU juga meminta pemerintah sementara untuk mengeluarkan dekrit kerajaan baru guna menetapkan tanggal pemilihan baru untuk 28 daerah pemilihan di delapan provinsi di mana tidak ada calon yang terdaftar karena ancaman oleh demonstran.
Angka-angka terbaru oleh KPU menunjukkan bahwa 46,79 persen pemilih nasional memberikan suara mereka dalam pemilihan umum 2 Februari.
Komisi tersebut mengumumkan, sebanyak 20,1 juta pemilih dari 43.024.000 pemilih Thai berhak melaksanakan hak pilihnya, di 68 provinsi di mana suara tidak terganggu oleh pengunjuk rasa, dengan 71,38 persen dari mereka suara sah, 12,05 persen cacat dan 16,57 persen "tidak bersuara."
Lembaga Administrasi Pembangunan Nasional pada Jumat merilis hasil survei itu, yang dilakukan terhadap 1.259 warga Thailand secara nasional pada 5-6 Februari .
Dengan demikian, sebanyak 59,25 persen penduduk Thailand yang disurvei ingin melaksanakan pemilihan umum 2 Februari yang dibatalkan , 55.76 persen mengatakan perdana menteri Yingluck Shinawatra harus mengundurkan diri, sementara sekitar 20.41 persen dari mereka mengatakan pemilihan 2 Februari adalah sah menurut Konstitusi.
(Uu.H-AK)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014
